Pendahuluan
Pelayanan publik merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Jika kita berbicara mengenai pelayanan publik di Indonesia, mungkin akan lebih banyak mengarah atau bahkan mengkritisi tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang umumnya kita ketahui adalah rumah sakit, kantor polisi, kantor pelayanan pajak, dan sebagainya. Orang-orang yang bekerja di dalamnya seharusnya menyadari bahwa tujuan utama dari pekerjaan yang mereka tekuni tentu saja adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, karena mereka dibayar juga oleh masyarakat, meskipun secara tidak langsung. Mereka seharusnya melayani setiap individu dalam masyarakat secara optimal dan adil. Di sinilah keprofesionalan seorang pelayan masyarakat dipertanyakan, karena dalam kenyataannya sering kita melihat dan mengalami sendiri bahwa sikap profesional tersebut menjadi sedikit kabur. Seperti yang kita lihat dan dengar, sudah banyak isu mengenai ketidakberesan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Isu-isu tersebut tentulah tidak jauh dari hal-hal yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sudah tidak asing lagi jika beberapa waktu ke belakang banyak orang mengeluhkan mengenai buruknya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Memang sudah banyak pelayanan pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis, tetapi hal tersebut tidak diikuti pelayanan yang baik karena alasan gratis tersebut, sungguh ironi. Pelayanan yang gratis diperlakukan sebagai pelayanan untuk kelas paling bawah dalam masyarakat kita. Dapat kita lihat di beberapa instansi bahwa pelayanan dengan embel-embel gratis memberikan fasilitas yang sangat minim bahkan tidak layak, ditambah lagi dengan petugas yang acuh tak acuh yang memberi pelayanan semaunya. Di sisi lain hal ini justru dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan atas nama pibadi dengan jalan meminta tambahan uang agar mendapat pelayanan yang manis, ramah, dan cepat tentunya. Tidak perlu repot-repot untuk berdesak-desakan dengan orang lain untuk mendapat pelayanan ekstra tersebut asalkan Anda mengeluarkan uang lebih. Segala informasi diterangkan secara jelas dan terperinci dengan keadaan yang sangat nyaman. Masalah persyaratan yang rumit pun bisa ‘diatur’ jika uang sudah tersedia di muka.
Satu hal lagi yang masih sering kita temui bahkan pernah terjadi pada diri saya sendiri, yaitu mengenai masalah kolusi. Seolah sesuatu yang wajar jika seseorang lebih mendahulukan sanak, saudara, atau koleganya bahkan ketika menjalankan tugasnya yang seharusnya dilakukan secara profesional. Semua menjadi lebih mudah ketika sanak, saudara, atau kolega kita ada yang menjadi salah satu pejabat di negeri ini. Tidak perlu sejauh itu, jika kita mempunyai sanak, saudara atau kerabat yang bekerja pada suatu instansi yang suatu saat kita membutuhkan pelayanan dari instansi tersebut, tentu urusannya akan lebih mudah. Dalam beberapa hal, kita juga menemui bahwa seseorang yang sudah mempunyai jabatan di instansi tertentu akan mengajak sanak, saudara, atau kolega mereka untuk ikut bekerja dalam instansi tersebut dengan cara yang berbeda dengan prosedur yang dilakukan seharusnya. Yang lebih parah lagi, ada juga yang tetap harus merelakan uang mereka dalam jumlah yang fantastis agar dapat bekerja dalam instansi tersebut. Seakan akan mereka akan membuat kerajaan dalam instansi untuk kalangan mereka sendiri, padahal seharusnya instansi pemerintah adalah milik masyarakat yang memberikan pelayanan sepenuhnya untuk masyarakat secara adil dan optimal. Dalam posting ini saya akan membahas masalah kolusi yang justru pernah saya lakukan sendiri, maka dari itu saya bisa menceritakan bagaimana kronologisnya. Saya tidak bilang bahwa saya tidak suka dengan hal tersebut, karena jujur saja saya juga menikmati pelayanan yang mudah tersebut. Tetapi saya juga menyadari bahwa hal tersebut tentulah tidak benar dan mungkin mengambil hak orang lain.
Secara sadar, saya pernah terlibat dalam suatu proses kolusi yang menurut saya itu masih tergolong dalam kolusi kelas ringan, dibandingkan dengan yang sering kita dengar di televise mengenai beberapa oknum pejabat kita. Bahkan dalam suatu rezim pemerintahan beberapa waktu lalu kolusi tersebut dilakukan secara besar-besaran. Namun, hal ini tentu saja tidak bisa dijadikan suatu pembenaran atas kolusi yang telah melibatkan saya di dalamnya.
Saat itu saya berniat membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) bersama Ibu dan adik saya. Sebenarnya niat tersebut bukan didasari karena kami telah mahir mengemudi dan memerlukan SIM tersebut agar dapat bepergian dengan aman, tetapi karena salah satu saudara kami sedang menjabat di suatu instansi yang mengeluarkan Surat Ijin Mengemudi tersebut, tentu saja Anda semua sudah mengetahui di mana saudara kami itu menjabat. Dengan aji mumpung itulah, saudara kami tersebut menawari untuk membuatkan SIM tersebut. Tentu saja ibu saya yang pertama ditawari langsung mengiyakan saja, dan mengajak saya dan adik saya untuk ikut serta membuat SIM juga, apalagi semuanya diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Saya pun memang dengan sadar tidak menolak tawaran tersebut, karena setahu saya biaya membuat SIM sekarang ini cukup mahal, perlu ratusan ribu rupiah untuk menebus kartu kecil tersebut agar tidak ditilang ketika berkendara. Dari sisi utilitarianisme hal ini adalah pilihan yang tepat. Sebenarnya keluarga kami tinggal di kota yang berbeda dengan kota tempat saudara kami tersebut menjabat, tetapi kembali lagi, jika Anda sudah punya koneksi semuanya bisa diatur. Waktu itu saya, ibu, dan adik perempuan saya berangkat ke kota tempat saudara kami tersebut bekerja, sampai di sana kami beristirahat sejenak di rumah dinas milik saudara kami tersebut, yang nyaman sekali tentunya rumah tersebut, singkatnya fasilitas lengkap lah. Setelah mengobrol sejenak, datanglah seorang ajudan saudara kami untuk menjemput kami menuju tempat pembuatan SIM. Di sana, kami duduk di tempat terpisah dari pembuat SIM yang lain pada umumnya. Sesaat kemudian, kami diminta untuk memperlihatkan KTP, mungkin hanya sekedar untuk pendataam. Setelah itu, kami dipersilakan untuk masuk ke ruangan untuk berfoto sejenak, cheers. Setelah menunggu beberapa saat whoila! Jadilah Surat Ijin Mengemudi tersebut. Gampang sekali bukan. Tak perlu menunggu lama, berdesakan dan mengantri dengan orang banyak kami sudah mendapat SIM tersebut, siapa yang tidak ingin kemudahan ini. Setelah selesai kami diantar kembali ke rumah dinas yang ditinggalai keluarga saudara kami tersebut. Beberapa waktu kemudian datanglah saudara kami yang memiliki jabatan tersebut untuk menyapa kami sejenak sebelum kami pulang. Ngobrol-ngobrol menghangatkan suasana sejenak, lalu ayah saya datang menjemput, setelah itu kami langsung berpamitan. Sebelum pulang, bahkan kami juga dibawakan beberapa oleh-oleh sebagai bonusnya. Siapa yang tak senang jika punya saudara yang memiliki jabatan di instansi tertentu.
Sebagian orang, termasuk ibu saya tentu menganggap ini sebagai suatu berkah atau anugrah atau rezeki dari Tuhan. Tetapi jika dilihat dari segi etika profesi tentu saja ini bukan sesuatu yang benar. Hal ini tentu kembali pada cara pandang masing-masing orang yang menilainya. Jika kita berpaku pada hukum yang berlaku di negeri ini, tentulah perbuatan ini termasuk dalam perbuatan kolusi yang tentu saja salah menurut hukum. Bagi sebagian orang yang melihat ini sebagai rezeki, orang-orang yang protes terhadap hal tersebut, mungkin mereka menganggap orang-orang tersebut adalah orang yang iri saja. Namun, memang ada beberapa orang yang teguh pendiriannya patuh terhadap hukum yang berlaku. Tentu saja orang-orang seperti inilah yang seharusnya kita jadikan contoh. Apalah jadinya kalau bangsa kita menjadi bangsa yang bergantung pada kolusi, tentu saja pejabat-pejabat kita akan dipertanyakan kredibilitasnya. Mengenai hal ini saya kembalikan pada komitmen diri Anda masing-masing dalam mengimplementasikan hal tersebut pada kehidupan. Saya hanya akan memberi sedikit saran mengenai pembuatan SIM yang berlaku di negara ini.
Menurut saya keahlian menyetir di jaman sekarang ini merupakan salah satu keahlian dasar (basic skill) yang harus dimiliki setiap orang. Untuk itu, saya memiliki saran agar pelajaran menyetir menjadi salah satu kelas wajib yang harus diambil setiap siswa di sekolah. Misalnya untuk menyetir kendaraan roda dua sudah diajarkan sejak tahun terakhir pada sekolah menengah tingkat pertama. Sedangkan untuk kelas meyetir kendaraan roda empat diajarkan saat tahun terakhir pada sekolah menengah atas. Di beberapa negara maju kelas meyetir kendaraan roda empat wajib diambil oleh masing-masing siswa sekolah menengah atas. Jika Anda pernah menonton film ”The Pacifier” tentu Anda mengetahui salah satu pelajaran yang ada di sekolah tersebut adalah kelas menyetir kendaraan roda empat. Dari sini juga diajarkan bagaimana berperilaku yang baik ketika berkendara dan berlalu lintas. Menurut saya, jika pelajaran tersebut pun bisa dijadikan syarat agar setiap siswa bisa memiliki SIM. Jadi sekolah mengkoordinir langsung pembuatan SIM secara kolektif. Tidak perlu ada lagi ‘jalan belakang’ untuk membuat SIM dengan begitu proses pembuatan SIM lebih teratur dan tentu saja lebih aman karena yang bisa memiliki SIM hanya orang-orang yang telah memiliki keahlian dalam menyetir sehingga tidak membahayakan orang lain.
Sebenarnya masyarakat tentunya menginginkan sesuatu yang mudah dan teratur. Proses yang sulit dan berbelit-belit itulah yang menyebabkan masyarakat justru mencari jalan lain yang menurut mereka lebih mudah, meski harus melanggar hukum. Hal seperti inilah yang seharusnya mulai dipikirkan para pelayan masyarakat untuk menemukan solusi masalah yang sebenarnya sederhana tetapi terlanjur mengakar kuat dalam masyarakat kita. Sesuatu yang seharusnya sederhana, justru diperumit dengan tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi. Jangan sampai hal semacam ini justru menjadi sebuah keadaan yang memaksa masyarakat kita untuk bertindak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Saya harap di masa yang akan datang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah akan lenih baik lagi, dengan inovasi-inovasi baru yang membuat pelayanan tersebut semakin optimal.
